Gunung Sugih – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Gunung Sugih, Sabtu (25/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap berbagai program pemerintah di bidang agama, sosial, haji dan umrah, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, kebencanaan, zakat, wakaf, serta jaminan produk halal.
Kunjungan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., bersama sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI, yakni Selly Andriany Gantina, A.Md., Ina Ammania, Matindas J. Rumambi, S.Sos., Ir. Endro Hermono, F. Alimudin Kolatlena, Satori, S.Pd.I., M.M., Hj. Dini Rahmania, S.I.A.N., M.M., Ashari Tambunan, dan Drs. H. Zulfikar Achmad.
Turut hadir Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri, S.E., M.Sos., jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Agama RI Dr. Fesal Musaad, M.Pd., Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial RI Dr. Dra. Suratna, M.Psi., Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Dra. Andi Eviana, M.Si., Staf Ahli Kementerian Haji dan Umrah RI Ramadhan Harisman, Anggota Badan Pelaksana BPKH M. Arief Mufraeni, Deputi III BPJPH H.E.A. Chuzaemi Abidin, S.H., M.M., Pimpinan BAZNAS RI Dr. H. Mokhamad Mahdum, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta para pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Tengah.
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada pimpinan beserta seluruh anggota Komisi VIII DPR RI.
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut merupakan suatu kehormatan sekaligus bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi, kebutuhan, serta pembangunan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.
“Kunjungan ini menjadi sarana yang sangat strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Momentum ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi, tantangan, dan potensi yang dimiliki Lampung Tengah agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujarnya.
I Komang Koheri menjelaskan, ruang lingkup tugas Komisi VIII DPR RI yang mencakup urusan keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, penyelenggaraan haji dan umrah, pengelolaan zakat, wakaf, hingga jaminan produk halal memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang terbangun melalui kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat program kesejahteraan sosial, memperluas perlindungan bagi kelompok rentan, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Lebih lanjut, Plt. Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk terus mendukung berbagai program pemerintah pusat melalui kolaborasi lintas sektor.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana sosial serta keagamaan, dan optimalisasi pelayanan publik.
“Berbagai tantangan tersebut tentu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Melalui kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah.
Menutup sambutannya, I Komang Koheri menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Lampung Tengah.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada forum silaturahmi dan penyampaian aspirasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Lampung Tengah.
Kunjungan kerja reses ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan berbagai program di bidang sosial, keagamaan, perlindungan masyarakat, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. (Red/Adv)
