Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, melontarkan kritik keras terhadap PT ASDP Indonesia Ferry terkait buruknya pelayanan dermaga eksekutif pada lintasan strategis Merak–Bakauheni. Keluhan tersebut disampaikan setelah Budiman mendengar langsung aduan para pengguna jasa saat menyeberang pada Jumat malam (6/2/2026).
Budiman mengungkapkan, waktu tempuh penyeberangan kapal eksekutif yang seharusnya hanya sekitar 1 jam 30 menit, justru molor hingga 2 jam 30 menit. Bahkan, kapal sempat menunggu lama di tengah laut sebelum akhirnya diizinkan bersandar di dermaga.
“Saya tanyakan langsung ke petugas di kapal. Alasannya karena masih menunggu kapal lain keluar dari dermaga. Ini jelas tidak bisa diterima dan tidak mencerminkan standar pelayanan eksekutif,” tegas Budiman.
Politisi Partai Demokrat ini menilai, konsep layanan eksekutif seharusnya memberikan prioritas sandar tanpa penundaan. Jika kapal masih harus antre seperti kapal reguler, maka tidak ada perbedaan layanan, meski tarif eksekutif jauh lebih mahal.
“Kalau namanya eksekutif, begitu kapal tiba, dermaga harus siap. Bukan malah menunggu di tengah laut. Apalagi ini bukan musim libur panjang. Banyak penumpang memilih layanan eksekutif karena membawa anak kecil, bayi, atau memiliki keperluan mendesak,” ujarnya.
Tak hanya soal waktu tempuh, Budiman juga menyoroti kualitas fasilitas kapal eksekutif yang dinilainya tidak mencerminkan layanan premium. Menurutnya, kondisi kapal lebih terkesan sekadar dicat ulang, tanpa peningkatan fasilitas yang signifikan.
“Bahkan kendaraan pribadi dicampur dengan truk. Ini jelas menyalahi standar pelayanan kapal eksekutif. Publik membayar mahal, tapi yang diterima jauh dari ekspektasi,” kata Budiman.
Sebagai wakil rakyat dari DPRD Lampung, Budiman mendesak PT ASDP Indonesia Ferry untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait manajemen sandar, pengaturan dermaga, dan kepastian waktu tempuh, terlebih menjelang masa libur panjang Hari Raya.
“Masih ada waktu lebih dari satu bulan. ASDP harus serius berbenah. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan, terutama keluarga dengan bayi dan anak-anak. Pelayanan harus sesuai komitmen, yakni 1 jam 30 menit. Jika dermaga belum siap, seharusnya sudah diantisipasi dengan manajemen yang matang, mengingat selisih tarif eksekutif dan reguler sangat signifikan,” pungkasnya. (Red/Adv)
