Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan dukungan penuh terhadap ikhtiar Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen, menyukseskan program makan bergizi gratis, serta mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Giri menegaskan, agenda tersebut selaras dengan misi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 yang menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Hal itu disampaikannya pada Jumat (16/1/2026).
“DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan searah dengan misi besar tersebut. Seluruh komisi yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak bersama,” ujar Giri.
Menurutnya, keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak mungkin dicapai secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, serta komitmen untuk menanggalkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat luas.
“Dengan kebersamaan dan kerja kolaboratif, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penurunan kemiskinan hingga 5 persen sangat mungkin dicapai, setidaknya menuju tahun 2029,” kata Giri optimistis.
Ia mencontohkan, program nasional makan bergizi gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia, tetapi juga memiliki efek ekonomi ganda apabila pelaksanaannya melibatkan keluarga prasejahtera sebagai bagian dari rantai produksi dan distribusi.
“Program ini bisa menjadi instrumen pengungkit ekonomi jika dirancang dengan melibatkan masyarakat kurang mampu sebagai tenaga kerja maupun pelaku usaha,” jelasnya.
Namun demikian, Giri mengingatkan bahwa keberhasilan target pembangunan provinsi sangat bergantung pada keselarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menurutnya, harmonisasi kebijakan lintas wilayah akan mempercepat pencapaian pembangunan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Giri usai mengikuti Kick Off Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Balai Keratun.
Lebih lanjut, Giri menegaskan DPRD Lampung siap mengorkestrasi kekuatan legislatif melalui kemitraan yang harmonis antara komisi-komisi DPRD dan OPD terkait. Fokus utama diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta optimalisasi peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah.
Terkait kondisi kemiskinan, Giri merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution. Berdasarkan data tersebut, persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen, turun 0,07 persen poin dibandingkan Maret 2024 dan menurun 0,49 persen poin dibandingkan Maret 2023.
Jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 939,30 ribu orang, berkurang 1,9 ribu orang dibandingkan Maret 2024 dan turun signifikan sebanyak 31,37 ribu orang dibandingkan Maret 2023.
Secara spasial, persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan tercatat sebesar 7,91 persen, turun 0,27 persen dibandingkan Maret 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan berada pada angka 12,04 persen, atau mengalami kenaikan tipis 0,07 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Giri menegaskan, data tersebut menjadi dasar penting bagi DPRD Lampung untuk terus mengawal kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. (Red/Adv)
