Lampung Timur (SuryaLampung) – Peluncuran City Branding Kabupaten Lampung Timur yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Rabu pagi, menjadi perhatian serius kalangan dunia usaha.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Lampung Timur menilai identitas visual baru daerah harus menjadi arah utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ketua Umum BPC HIPMI Lampung Timur, Fitra Aditya Irsyam, menegaskan bahwa peluncuran City Branding bukan sekadar seremoni pergantian logo atau simbol daerah.
Menurutnya, momentum tersebut merupakan sinyal bahwa Lampung Timur siap “naik kelas” dan bersaing dalam perebutan investasi di tingkat nasional.
Aditya menyoroti paparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait mandat alokasi 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur pelayanan publik. Ia menilai porsi anggaran tersebut sebagai peluang besar jika dikelola secara terarah dan presisi.
“Kami tidak ingin City Branding ini hanya menjadi kosmetik di atas kertas. Ada mandat belanja infrastruktur 40 persen di APBD. Angka besar ini harus dikunci untuk membangun simpul-simpul ekonomi yang sejalan dengan citra baru Lampung Timur,” ujar Aditya di sela-sela kegiatan.
Ia menekankan pentingnya keselarasan antara branding atau citra daerah dengan budgeting atau penganggaran. Jika Lampung Timur ingin dikenal sebagai pusat hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal pada APBD 2027 harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur penunjang industri dan investasi, bukan proyek yang bersifat sporadis.
Lebih lanjut, Aditya menyebut bahwa rancangan awal Belanja Modal 2027 masih menjadi ruang terbuka atau “kanvas putih” yang seharusnya diisi dengan perspektif pelaku usaha.
Menurutnya, kolaborasi sejak tahap perencanaan menjadi kunci agar pembangunan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah.
“Justru karena masih tahap rancangan, pemerintah perlu duduk bersama pelaku usaha. Kami bisa memberikan sudut pandang bisnis, infrastruktur mana yang paling cepat mendatangkan pendapatan asli daerah dan paling diminati investor. Ini soal dampak ekonomi yang nyata,” katanya.
Menutup pernyataannya, Aditya menegaskan komitmen HIPMI Lampung Timur untuk menjadi mitra strategis sekaligus kritis dalam mengawal visi “Hilirisasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan” yang diusung Bupati Lampung Timur.
“Pemerintah membangun relnya melalui regulasi dan infrastruktur di RKPD, kami pengusaha muda yang akan menggerakkan kereta ekonominya. Sinergi ini harus dipercepat. Lampung Timur 2027 tidak boleh lagi berjalan biasa, tetapi harus berlari,” pungkasnya.
