LAMPUNG TIMUR (SuryaLampung) – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur resmi meluncurkan Desa Migran Emas pada Kamis (31/7/2025). Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada 20 purna pekerja migran Indonesia (PMI) yang dinilai sukses membangun ekonomi keluarga dan desa.
Launching ini menjadi langkah awal untuk menciptakan desa yang mampu memberi perlindungan, pelayanan, serta edukasi terhadap calon maupun purna PMI secara efektif dan bertanggung jawab.
Dalam acara tersebut, seluruh peserta menyaksikan pembacaan ikrar Desa Migran Emas, yang berisi lima komitmen utama desa dalam penguatan tata kelola dan perlindungan PMI, termasuk menolak praktik perekrutan non prosedural dan sindikat ilegal.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam sambutannya menegaskan bahwa desa migran emas adalah bentuk ikhtiar bersama untuk memakmurkan keluarga PMI secara sistematis dan berkelanjutan.
“Edukasi dan advokasi tentang tata cara kerja di luar negeri secara legal perlu terus ditingkatkan. Kolaborasi pemerintah dan lembaga penyalur tenaga kerja adalah kunci keberhasilan,” ujar Bupati Ela.
Ia juga menyampaikan bahwa satu desa di Lampung Timur bahkan mampu memberangkatkan hingga 600 orang ke luar negeri, menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menjadi PMI.
Kegiatan launching turut dihadiri oleh Menteri Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kedekatannya dengan Bupati Ela yang sudah terjalin sejak menjadi anggota DPR-RI.
Menteri Abdul Kadir mengapresiasi kehadiran ratusan calon PMI dan keluarga PMI yang memenuhi lokasi acara. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian P2MI merupakan kementerian baru hasil pembentukan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pembentukan kementerian ini sangat krusial karena selama ini isu PMI kurang tertangani secara fokus. “Kita ingin ada perhatian penuh. Karena PMI ini menyangkut jutaan anak bangsa yang bekerja di luar negeri,” katanya.
Ia menekankan agar Pemkab Lampung Timur segera membuat program sekolah calon PMI, termasuk ekstrakurikuler yang membekali bahasa dan keterampilan kerja agar para PMI memiliki kualitas SDM mumpuni.
“Calon PMI tujuan Jepang, misalnya, harus belajar bahasa dan budaya Jepang. Ini modal penting,” tambahnya.
Menteri juga menyinggung fakta bahwa 90 persen masalah yang dialami PMI terjadi pada mereka yang berangkat secara non prosedural. “Kalau berangkat prosedural, pemerintah bisa bantu, bisa pantau,” tegasnya.
Lampung Timur disebut menjadi sorotan karena cukup banyak warganya yang menjadi PMI lewat jalur tidak resmi. Oleh sebab itu, desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa migran emas wajib memiliki peraturan desa (perdes) tentang perlindungan PMI.
“Calon PMI itu ada di desa. Mereka tergiur iming-iming Rp5 juta untuk satu kepala. Jangan sampai karena tergoda itu, nasib masa depan jadi taruhannya,” katanya.
Menteri mengajak semua pihak untuk mendorong calon PMI agar tidak hanya berorientasi pada gaji besar, namun juga siap secara mental, memahami bahasa, serta memiliki keahlian kerja sesuai negara tujuan.
Dengan hadirnya Desa Migran Emas, diharapkan Lampung Timur menjadi daerah yang bukan hanya menyumbang jumlah PMI terbanyak, namun juga melahirkan PMI yang profesional, legal, dan sejahtera.
