WAY KANAN (SuryaLampung) — Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) Kabupaten Way Kanan meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah pemilihan (dapil) setempat untuk turun langsung meninjau polemik yang terjadi di Dapur Umum Bhakti Negara.
Ketua Bara JP Kabupaten Way Kanan, Iparia Rahmat, menegaskan bahwa DPRD setempat perlu melakukan pengecekan menyeluruh terhadap aktivitas di dapur umum yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Anggota DPRD, khususnya dari dapil yang bersangkutan, harus segera melakukan kunjungan dan pengecekan ke Dapur Bhakti Negara. Hal ini penting untuk memastikan kelayakan dapur tersebut dalam mendukung program MBG,” ujar Iparia, Kamis (12/6/2025).
Ia menyayangkan adanya indikasi pelanggaran standar kebersihan di dapur tersebut, terutama dalam proses pencucian ompreng (wadah makan) yang dilakukan di pinggir jalan.
“Kami sangat menyayangkan ompreng yang digunakan untuk makan anak-anak dicuci di pinggir jalan. Proses ini jelas tidak higienis. Belum lagi pekerja yang masuk ke area dapur steril masih menggunakan sepatu dari luar ruangan,” paparnya.
Iparia juga menilai lemahnya pengawasan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai bentuk kelalaian.
“Ini bentuk kelalaian SPPI dalam menjalankan tugas pengawasan. Seharusnya, aktivitas di dapur umum seperti ini tidak luput dari pengawasan ketat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kelayakan dapur umum dalam produksi dan distribusi makanan program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pemilik yayasan seharusnya menyediakan fasilitas pencucian ompreng sesuai standar BGN. Jika kondisi seperti ini masih dianggap layak, maka program MBG yang seharusnya menopang gizi anak-anak justru bisa menimbulkan kekhawatiran,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG perlu diperkuat, tidak hanya oleh SPPI, tetapi juga oleh instansi vertikal hingga DPRD setempat.
“Program MBG ini adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Maka sudah sewajarnya pengawasan dilakukan secara ketat, termasuk oleh anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang ada di dapil IV ini,” pungkasnya.
Polemik Program MBG
Sebelumnya diberitakan, sejumlah polemik muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari menu makanan yang dinilai kurang layak hingga lemahnya pengawasan oleh SPPI.
Di Dapur Umum Bhakti Negara, yang berlokasi di Yayasan Cahaya Lawongan, Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, ditemukan berbagai kejanggalan.
Hasil pantauan lapangan menunjukkan beberapa sekolah mengeluhkan menu yang disajikan, seperti mi dan nasi goreng, yang dinilai tidak memenuhi standar gizi anak sekolah.
Selain itu, pengawasan oleh SPPI dinilai minim. Saat tim melakukan kunjungan ke dapur umum pada Rabu (11/6/2025) pukul 10.31 WIB, tidak terlihat adanya perwakilan SPPI di lokasi.
Proses pencucian ompreng juga dilakukan di pinggir gang, tepat di samping dapur, dengan kondisi dapur yang terbuka di bagian samping. Bahkan, papan nama yayasan tidak terlihat di lokasi tersebut.
Tim juga menemukan pekerja yang seharusnya menjaga kebersihan area dapur steril justru masuk ke ruangan dengan sepatu yang digunakan dari luar.
