Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (5/8/2025), dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Dalam sambutannya, Wagub Jihan menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian rancangan anggaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan fiskal daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Hal ini menunjukkan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk menyusun APBD secara transparan, tepat waktu, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Jihan.
Ia menyampaikan, kondisi ekonomi Lampung saat ini menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,47 persen, tertinggi di Pulau Sumatra. Sementara itu, tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen, atau turun 0,69 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan laju penurunan kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia setelah Gorontalo.
Selain itu, inflasi di Lampung hingga Juli 2025 tercatat sebesar 2,63 persen, masih berada dalam kisaran sasaran nasional 1,50–3,50 persen. Menurut Wagub, kondisi ini mencerminkan keberhasilan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan jasa di daerah.
Terkait KUA-PPAS 2025 dan 2026, Jihan menegaskan bahwa prioritas Pemerintah Provinsi Lampung adalah menjaga stabilitas fiskal, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan visi percepatan transformasi Lampung menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami berharap pembahasan kedua rancangan ini dapat dilakukan secara sinergis dan komprehensif oleh DPRD bersama pemerintah provinsi, sehingga hasilnya benar-benar memberi manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Lampung,” pungkasnya. (Red/Adv)
