Kejari Tandatangani Dokumen MoU Pengawalan Program Pemerintah Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung tandatangani dokumen kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (8/7/2020).

Bertempat di aula Kejari Bandar Lampung, penandatanganan MoU tersebut meliputi beberapa bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Yang dihadiri oleh Kepala Kejari (Kajari) Yusna Adia, Sekda Bandar Lampung Badri Tamam, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Iwan Gunawan, Kadis Kesehatan Edwin Rusli, dan Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya.

Badri Tamam mengatakan bahwa penandatanganan MoU dengan Kejari Bandar Lampung ini terkait pengawalan terhadap program Pemkot. “Pengawalan tersebut di antaranya dalam hal administrasi, kesehatan, pendidikan, dan program pembangunan di Bandar Lampung. Kita berharap ke depannya akan menjadi lebih baik lagi,” ujar Sekda.

Dia menambahkan, pengawalan tersebut tidak terkecuali dalam hal penggunaan dana COVID-19. “Termausk dana COVID-19 juga ada perintah dari pusat agar dikawal oleh Kejaksaan, KPK, dan lainnya. Karena Kejaksaan merupakan internal pemerintah bersama BPKP, melalui pengendalian mutu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan,” tambah Sekda.

Sementara itu, Kajari Bandar Lampung Yusna Adia mengatakan bahwa, penandatanganan MoU ini sesuai dengan instruksi Jaksa Agung untuk mengawal dan membantu pemerintah terkait penanganan dana COVID-19. “Sesuai peran kejaksaan wajib membantu ada instruksi dari Jaksa Agung, untuk membantu penanganan dana COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Yusna melanjutkan, dengan adanya sinergitas antara Kejari dengan Pemkot Bandar Lampung diharapkan semua refocussing anggaran dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyimpangan. “Kami diperintah oleh pimpinan untuk berperan aktif melakukan pendampingan dana COVID-19. Jadi, selama ini kita selalu berkoordinasi terkait penanganan dana, termasuk penyaluran kepada masyarakat terdampak COVID-19,” lanjut Yusna.

Yusna menerangkan, dalam pendampingan ini, Kejari berperan sebagai pertimbangan hukum, pendapat hukum, pendampingan dan legal audit. “Jadi kalau pertimbangan hukum, misalnya pihak Pemkot meminta bantuan terkait masalah aturan atau permasalahan hukum di bidang perdata dan lainnya,” terang Yusna.

Kejari juga berperan sebagai mediator, yakni di bidang bantuan hukum. “Ada tiga, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan bantuan hukum lain. Kalau bantuan hukum lain pun kami bisa menjadi mediatornya Pemkot dengan instansi lain jika ada permasalahan dengan BUMN, BUMD, dan lainnya,” pungkas Yusna. (Red) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here